Ketua DPRD Muratara Efriansyah : Kendaraan Dinas Harus Digunakan Tepat Sasaran, Jangan Tak Ada Manfaat untuk Daerah
WARTASERUNDINGAN.COM – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dibawah kepemimpinan H Devi Suhartoni – H Inayatullah melakukan pendataan ulang kendaraan dinas.
Pendataan itu bertujuan untuk mengetahui kegunaan dan kondisi dari aset milik daerah tersebut.
Kegiatan itu mendapat apresiasi dari ketua DPRD Muratara Efriansyah, bahkan ia sangat mendukung proses pendataan itu.
“Saya sangat mendukung pemerintah muratara mendata dan menertibkan mobil dinas milik daerah,” kata Efri kepada awak media, Rabu (19/05/2021).
Ketua DPRD dua periode ini menilai pendataan kendaraan dinas merupakan langkah tepat, apalagi saat kondisi keuangan daerah sedang tidak baik.
Hal itu akan membuat pemerintah daerah mampu menerka anggaran untuk perawatan kendaraan tersebut.
“Mendata ulang kendaraan dinas itu langkah tepat, agar pemerintah tahu kondisi kendaraan sehingga dapat menerka anggaran untuk perawatan,” kata Dia.
Efri sangat mengharapkan kendaraan yang sudah didata dapat dimanfaatkan dengan baik, dan dipergunakan oleh orang yang tepat.
Karena bila aset yang dibeli dari uang rakyat tersebut diberikan kepada orang yang tidak tepat maka hal itu akan sangat merugikan negara.
“Bila sudah didata, berikanlah kendaraan kendaraan itu kepada mereka yang benar benar pantas memakainya, seperti aparatur daerah.
Jangan diberikan kepada mereka yang tidak tepat, karena ini aset untuk menunjang pemerintah daerah bukan lainnya,” pinta dia.
Ia meyakini, bila kendaraan milik daerah diberikan kepada orang yang tidak memiliki kapasitas untuk mengunakan nya.
Maka hal itu hanya akan merusak aset daerah dengan tidak mendapatkan manfaat untuk dari penggunaan tersebut untuk kemajuan daerah.
“Kalau kendaraan milik daerah, diberikan kepada meraka yang tidak berwewenang, itu hanya akan merusak namun manfaat untuk daerah tidak ada,” tegas efri
Sebagai pengawas kebijakan, DPRD akan terus pengawas kebijakan Pemerintah Muratara.
Untuk itu ia mengharapkan pemerintah bijak pada setiap kebijakan, termasuk pengelolaan kendaraan mobil dinas.
Karena dengan kondisi daerah sedang membangun, pembangunan disektor lainnya akan sangat diperlukan, tidak hanya untuk melakukan pengadaan kendaraan dinas.
“Daerah kita sedang proses membangun, setiap tahun tidak mungkin terus melakukan pengadaan mobil dinas baru.
Karena sektor lain sangat perlu perhatian untuk dilakukan perbaikan, jadi pemerintah harus bijak mengelola kendaraan dinas,” harap dia. (Jadidi)
