WARTASERUNDINGAN.COM – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021.
Kegiatan ini dipimpin langsung Bupati Muratara Syarif Hidayat, bertempat di ruang pertemuan Gedung BPKAD Muratara melalui video conference (vidcon), Kamis (16/4/2020).
Hadir dalam kegiatan ini Ketua DPRD Muratara, perwakilan Polres Muratara, Kodim 0406 dan Kejari Lubuklinggau, Sekda Muratara, Kepala OPD dan Camat di lingkungan Pemkab Muratara.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Muratara, Erwin Syarif selaku ketua pelaksana menyampaikan, Musrenbang ini melalui vidcon akibat wabah virus corona atau Covid-19.
Dia menjelaskan, vidcon terhubung langsung dengan Perwakilan Bappeda Provinsi Sumsel sebagai narasumber, serta tersambung di beberapa OPD dan kantor kecamatan untuk disaksikan Kepala Desa dan masyarakat.
“Karena wabah Covid-19 pelaksanaan Musrenbang digelar melalui vidcon. Namun hal ini tidak mengurangi keseriusan kita dalam menyusun RKPD Kabupaten Muratara tahun 2021,” kata Erwin.
Adapun tema besar dari Musrenbang ini adalah pengentasan kemiskinan melalui peningkatan komponen sumber daya manusia, perekonomian kerakyatan dan aksesibiltas wilayah.
Bupati Muratara Syarif Hidayat menyampaikan, Musrenbang RKPD merupakan kegiatan penting dalam mengambil keputusan untuk rencana pembangunan.
Musrenbang adalah titik temu antara proses perencanaan dari atas ke bawah (top-down planning process) dan proses perencanaan dari bawah ke atas (bottom-up planning process).
“Dari Musrenbang ini lah kita dapat mencari prioritas pembangunan dari apa yang diusulkan dalam kegiatan Musrenbang di tingkat kecamatan dan desa kelurahan,” kata Bupati.
Dia mengungkapkan, perekonomian Muratara sampai dengan tahun 2019 secara umum mengalami pertumbuhan sebesar 4,12 persen.
Ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Muratara sebesar 0,276 dan masuk dalam kategori rendah, artinya ketimpangan pendapatan antar penduduk tidak terlalu jauh.
Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Muratara sebesar 3,77 persen, lebih rendah dari Provinsi Sumsel dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Muratara sebesar 63,75.
Tingkat kemiskinan di Kabupaten Muratara sebesar 19,12 persen di tahun 2019 dan masih berada di urutan pertama tertinggi di atas provinsi dan nasional.
“Kita terus bekerja keras dalam mengentaskan kemiskinan. Tentunya perlu komitmen yang kuat dari semua stakeholder untuk menekan angka kemiskinan tersebut,” kata Bupati.
Dia juga mengaku bahwa Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan wabah virus corona sebagai bencana nasional, tentu memiliki dampak yang sangat luas.
Terutama sendi-sendi perekonomian nasional maupun daerah, sehingga Pemda harus berperan serta dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam penanganan Covid-19.
“Kita harapkan gugus tugas yang telah kita bentuk dapat berperan aktif dan masif dalam upaya pencegahan penyebaran pandemi ini,” ujarnya.
Implikasi dari pandemi Covid-19 ini juga dirasakan masyarakat, karena adanya pembatasan sosial memberikan pengaruh yang besar terhadap kondisi perekonomian, yang pasti akan diikuti oleh permasalahan sosial lainnya.
Bupati Syarif Hidayat menambahkan, ada beberapa isu strategis pembangunan di tahun 2021, seperti persentase angka kemiskinan yang masih tinggi dan cenderung meningkat, serta IPM yang masih rendah.
Kemudian infrastruktur dasar, konektivitas dan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas, nilai tambah ekonomi, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dan stabilitas sosial dan kamtibmas.
“Memperhatikan beberapa isu strategis ini maka diperlukan kemampuan dan kewenangan yang kita miliki untuk dapat menjawab hal tersebut,” ujarnya.
Namun lanjut Bupati, pihaknya optimis dapat memenuhi beberapa target pencapaian pembangunan di tahun 2021, seperti pertumbuhan ekonomi antara 4,16 sampai 4,50 persen, tingkat kemiskinan 18,62 persen, IPM di angka 65,00, dan rasio gini 0,258.
Dilanjutkan Bupati, kemampuan keuangan daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan masih terbatas, sehingga tidak semua program dan kegiatan yang diusulkan masyarakat dapat didanai.
Untuk itu pada tahun anggaran 2021 prioritas pembangunan daerah lebih difokuskan penanggulanan wabah Covid-19 dan pemulihan pasca pandemi ini.
Menurut orang nomor satu di Kabupaten Muratara ini, ada empat prioritas pembangunan daerah di tahun 2021.
Pertama, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui pembangunan pendidikan, kesehatan serta sarana dan prasarana dasar masyarakat.
Kedua, penguatan sektor unggulan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Ketiga, percepatan pertumbuhan wilayah melalui peningkatan infrastruktur dan konektivitas yang berkualitas.
Keempat, stabilitas Keamanan dan percepatan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. (awl/adv)
