WARTASERUNDINGAN.COM – Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bulog Lubuklinggau menyalurkan bantuan beras untuk masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Rabu (28/7/2021).
Kepala KCP Bulog Lubuklinggau, Joko Susilo menyatakan, Bulog ditugaskan pemerintah pusat untuk menyediakan beras dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Bantuan beras tersebut khusus untuk keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
“Bantuan beras ini khusus untuk penerima PKH dan BST. Jadi pendistribusiannya mengacu pada data penerima PKH dan BST yang sudah ada,” kata Joko Susilo.
Dia membeberkan, untuk Kabupaten Musi Rawas Utara ada 8.308 kepala keluarga (KK) penerima PKH dan 3.849 KK penerima BST sehingga totalnya sebanyak 12.157 KK.
“Pembagian beras ini by name by address, dari Kementerian Sosial sudah ada nama dan alamat penerimanya, jadi tinggal diantar ke rumah warga masing-masing,” katanya.
Bupati Musi Rawas Utara, Devi Suhartoni menyampaikan kepada masyarakat penerima bantuan beras agar bersyukur dan tidak protes terhadap pemberian pemerintah.
Menurut dia, bantuan yang diberikan itu merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat yang tengah susah di masa pandemi Covid-19 saat ini.
“Syukuri apa yang dikasih pemerintah, jangan ribut, jangan protes, berasnya sedikit atau apa, terima saja, itulah bentuk perhatian pemerintah,” kata Devi.
Selain itu, Devi juga menyampaikan kepada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan beras khusus penerima PKH dan BST ini untuk tidak berkecil hati.
Menurut dia, bantuan yang diberikan pemerintah tidak hanya dari satu program, melainkan banyak seperti PKH, BST, BLT Dana Desa, BPNT dan lain sebagainya.
“Masyarakat yang lain sebenarnya sudah dapat bantuan dari program lain, ada dari BLT Dana Desa, BPNT. Kami Pemkab Muratara juga memberikan bantuan,” katanya.
Kapolres Musi Rawas Utara, AKBP Eko Sumaryanto menambahkan, aparat kepolisian dan TNI akan mengawal pendistribusian bantuan beras dari Bulog ini.
Dia menegaskan dalam menyaluran bantuan tersebut kepada masyarakat tetap dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.
“Kita polisi dan TNI sifatnya hanya mengawal agar bantuan ini sampai ke masyarakat. Paling penting adalah tetap patuhi prokes dan jaga Kamtibmas,” katanya. (*)
